Batas Usia Perkawinan Bertambah, Waktunya Meminimalisir Perkawinan Anak

Beberapa hari yang lalu, ada kabar gembira dari Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana ada kenaikan usia perkawinan. Semula, dalam Undang-Undang Perkawinan tertulis usia perkawinan minimalnya hanya mencapai 16 tahun. Namun, dengan adanya kabar gembira dari MK, usia minimal perkawinan disamakan dengan batas usia anak.

Ini adalah hadiah bagi para aktifis gender yang memperjuangannya. Di sisi lain, ini adalah bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakatnya. Selama bertahun-bertahun, Indonesia menjadi negara yang gamang dalam membuat peraturan. Selisih pemahaman angka dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi salah satu pemicu sulitnya menekan angka perkawinan anak.

Berdasarkan data yang penulis himpun, Dari 87 anak di Indonesia, diketahui 0,5 persen di antaranya telah menikah pada usia 15 tahun. Sebanyak 0,5 persen itu temuan perkawinan anak dari data BPS 2016. Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, terdapat 23 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional.


Hal yang paling mengagetkan kembali, bila merujuk data UNICEF dan BPS, Indonesia menjadi negara tertinggi angka perkawinan anaknya ketujuh di dunia. Serta kedua di Asia Tenggara. Sementara itu, provinsi paling tinggi angka perkawinan anak terdapat di Sulawesi barat, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

Dalam setahun terakhir, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan 5 perkawinan anak. Cerita pernikahan dini terbaru yang sempat menghebohkan adalah pernikahan dini antara dua remaja, ZA (13) dan IB (15), di Tapin, Kalimantan Selatan. Pernikahan mereka akhirnya dibatalkan sehari setelah pesta syukuran digelar.

Dari data dan sejumlah rentetan kasus perkawinan anak serta adanya satu pemahaman usia perkawinan dan batas usia anak menjadi harapan dapat menekan kasus tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan euforia bisa menyelesaikan dalam mengawal kasus perkawinan anak. Keputusan MK menjadi titik awal dalam membangun komitmen dalam mengentasan kasus perkawinan.

Pemerintahan dan element masyarakat lainnya masih harus bekerja keras dalam menekan dan menghentikan kasus tersebut. Misalkan, sosialisasi perlindungan anak masih harus gencarkan kepada masyarakat. Begitu juga dengan kesejahteraan para perempuan di bidang ekonomi. Tidak lupa pemberdayaan para ibu-ibu guna memperkokoh pembangunan.

Di saat yang bersamaan, para aktifis isu perempuan dan gender masih memiliki tugas yang sama dalam melakukan advokasi kepada masyarakat. Misalkan kepada orangtua, untuk tidak mengawinkan anak-anaknya dibawah usia 18 tahun. Begitu pula dengan para penghulu untuk mengatakan tidak mau jika menemui pasangan yang menikah dibawah usia 18 tahun. Lalu, peran aparat setempat pun harus diimbangi. Harus dengan tegas mencegah perkawinan anak.

Harus diakui sepanjang tahun 2018, penulis melihat ada kegamangan dari para aparat setempat dan penghulu. Di mana keduanya element tersebut tidak bisa mencegah kasus-kasus tersebut. Seperti kasus seorang anak laki-laki yang menikah dengan seorang nenek. Bagaimana pun juga, pernikahan tersebut tidak boleh terjadi.

Sejak awal jika masyarakat faham, ada sejumlah hak anak yang dirampas ketika orangtua merestui perkawinan anak. Sayangnya, hak-hak anak yang harus dipenuhi masyarakat sendiri tidak faham apa saja. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 ada 10 hak anak. Apa saja hak tersebut?

  1. Hak untuk bermain
  2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
  4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
  5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
  6. Hak untuk mendapatkan makanan
  7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
  8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
  9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
  10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Sudahkah sebagai orangtua telah memenuhi hak-hak anak?

Post Author: pramesh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *